M. Candra Wijaya
Latar Belakang
Satu narasi yang paling dominan dan memicu perdebatan akan ekonomi dunia yang berlaku sekarang ialah deglobalisasi. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh Walden Bello (2002) dalam bukunya Deglobalization: Ideas for a New World Economy, merujuk pada proses penurunan interdependensi dan integrasi antarnegara di dunia. Awalan de– dalam deglobalisasi menunjukkan terjadinya pengurangan atau kemunduran proses globalisasi. Meski antisesis dari globalisasi ini telah diperkenalkan dari lama, bahwa narasi dunia sekarang tengah memasuki era ini bukan muncul kembali tanpa sebab. Sebagaimana diidentifikasi oleh Moro dan Nispi Landi (2025), setidaknya beberapa peristiwa besar telah secara kolektif mengguncang fondasi perdagangan global, sebuah bentuk konkrit dari proses globalisasi. Peristiwa itu antara lain eskalasi ketegangan dagang AS-China (2018-sekarang), invasi Rusia ke Ukraina (2022-sekarang), serta konflik berkepanjangan di Timur Tengah. Dengan caranya sendiri, peristiwa-peristiwa politik ini tak hanya mengguncang stabilitas geopolitik, tetapi imbasnya merambat pada ekonomi dunia. Gelombang kebijakan protektif, mulai dari perang tarif, sanksi ekonomi masif, pembatasan ekspor merupakan salah tiga implikasi langsung yang dapat diamati.
Argumen ini bukanlah suatu teori yang berangkat dari asumsi semata. Salah satu indikator representatif untuk memahami fenomena ini adalah pemberlakuan kebijakan proteksi. Kebijakan proteksi menjadi proksi yang tepat karena diterapkan untuk melindungi barang domestik dengan membatasi masuknya barang impor. Lebih luas, kebijakan ini juga diterapkan untuk praktik anti-trade karena tujuan utamanya adalah mengatasi persaingan yang tidak sehat, menjaga stabilitas ekonomi, dan memastikan kedaulatan pasar tetap berada di tangan produsen lokal (Sepriadi, et al 2026). World Trade Organization (WTO) dalam World Trade Monitoring Updates pada Juli 2025 menunjukkan data jumlah kebijakan perdagangan dan nilai cakupan (USD Miliar) dalam periode terbaru yang memperkuat kecenderungan ini.
Sumber: WTO, 2025 (diolah)
WTO mengklasifikasikan kebijakan perdagangan baru ke dalam tiga kategori utama: measures facilitating trade, trade remedy actions, dan other trade and trade-related measures with possible trade-restrictive effect (WTO Secretariat, 2017, p.6). Kategori trade remedy actions kemudian dipecah menjadi dua sub-kategori dalam pelaporannya: initiations (tindakan awal untuk melindungi industri domestik dari praktik tidak adil seperti dumping atau subsidi asing) dan terminations (kebijakan yang diakhiri). Sementara itu, measures facilitating trade adalah kebijakan yang mempermudah arus barang, seperti pemotongan tarif atau simplifikasi bea cukai. Adapun other measures mencakup kebijakan restriktif lainnya secara eksplisit didefinisikan WTO sebagai kebijakan “with possible trade-restrictive effect” seperti larangan ekspor yang sering digunakan untuk tujuan keamanan nasional.
Merujuk pada data di atas, pertama, dari sisi jumlah kebijakan, tindakan protektif (trade remedy initiations) mencapai 223 jauh lebih tinggi dibandingkan yang diakhiri (hanya 73) meski terdapat counterbalance lewat dorongan membuka akses (measures facilitating trade) sebanyak 207. Kedua, dari sisi nilai ekonomi, kebijakan restriktif lainnya (other measures) mencakup lebih dari 2,7 triliun dolar AS, hampir tiga kali lipat dibandingkan kebijakan yang justru mempermudah perdagangan. Artinya, meskipun ada upaya membuka akses, dampak pembatasan jauh lebih besar secara ekonomi.
Tak sampai disana, sebagai pembanding, data WTO dari tahun-tahun sebelumnya menunjukkan perbedaan yang cukup ekstrem. Grafik ini menunjukkan nilai perdagangan yang terpengaruh oleh kebijakan perdagangan yang baru, khususnya yang memengaruhi impor. Terlihat lonjakan tajam dalam nilai pembatasan perdagangan, terutama antara Oktober 2024 hingga Mei 2025, nilai trade-restrictive measures meningkat menjadi USD 2,385 miliar, hampir empat kali lipat dibanding 2024, menjadikan lonjakan terbesar sejauh ini.
Catatan: Setiap periode mencakup pertengahan Oktober tahun pertama hingga pertengahan Mei tahun berikutnya, sesuai definisi WTO. Contoh: Data tahun 2012-2013 artinya dari rentang pertengahan Oktober 2012 hingga pertengahan Mei 2013.
Sumber: WTO, 2025 (diolah)
Namun, apakah lonjakan kebijakan protektif dan ketegangan geopolitik benar-benar proksi yang cukup untuk menyatakan bahwa dunia sedang mengalami deglobalisasi? Dilansir dari Altman, Bastian, dan Fattedad (2024) dalam artikel yang diterbitkan di Journal of International Business Policy, mereka menentang narasi itu. Altman dan koleganya dengan tegas menyimpulkan bahwa “’deglobalization is still a risk rather than a current reality”. Dengan mengacu pada data DHL Global Connectedness Index, mereka mengungkapkan tiga temuan kunci yang membantah klaim deglobalisasi. Pertama, intensitas arus internasional tidak menurun. Kedua, rasio ekspor barang dan jasa terhadap PDB global. Ketiga, jarak perdagangan global tetap panjang, bukan bergeser ke regional, rata-rata jarak perdagangan (average distance) justru meningkat beberapa saat, baru kemudian sedikit menurun tetapitetap berada pada tingkat tinggi.
Lebih lanjut, berdasarkan riset Trade in Value Added (TiVA) dari publikasi Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) Global Value Chain Repositioning yang dirilis pada April 2026, persentase nilai tambah domestik dalam ekspor bruto global stabil di kisaran 77,6% pada tahun 2024 (naik tipis dari 77% pada 2022). Temuan ini juga mengindikasikan rantai pasokan global tidak mengalamiperubahan signifikan secara numerik.
Lalu, apa yang sebenarnya terjadi? Dengan bukti empiris yang ada, perdebatan tentang deglobalisasi tidak bisa dijawab dalam dikotomi hitam dan putih antara globalisasi atau sebaliknya. Esai ini berargumen bahwa apa yang sedang terjadi bukanlah kemunduran integrasi ekonomi global, melainkan transformasi mendasar dalam struktur dan logika rantai pasok global. Logika efisiensi yang selama ini didasarkan pada teori keunggulan komparatif Ricardo (1817) mulai tergeser oleh logika security-seeking. Lokasi produksi, mitra dagang, dan keputusan investasi tidak lagi ditentukan semata-mata oleh biaya terendah, tetapi oleh aliansi geopolitik, risiko keamanan, dan upaya de-risking.
Salah satu temuan yang menarik akan perubahan fundamental ini boleh diamati dari kasus konkrit dalam kacamata mikro. Studi kasus dari Deng, Wang, dan Xu dalam jurnalnya yang berjudul Supplier response to Apple’s friendshoring, menganalisis bagaimana bagaimana Apple memaksa pemasoknya, Goertek, pindah dari China ke Vietnam semata-mata karena pertimbangan geopolitik. Padahal, menurut logika keunggulan komparatif Ricardo (1817), China seharusnya tetap jadi lokasi paling efisien. Fenomena ini dikenal dengan friend-shoring, suatu strategi untuk bekerja sama dengan negara-negara sekutu.
Studi kasus tersebut menjawab bagaimana respon perusahaan besar dalam menghadapi tekanan global. Mereka tidak sepenuhnya menutup diri dalam definisi deglobalisasi, melainkan mengatur ulang rantai pasok. Oleh karena itu,temuan tersebut juga menjadi pendukung dalam argumen utama yang akan diajukan dalam esai ini, bahwa integrasi ekonomi global tidak benar-benar rapuh, perdagangan internasional tidak mati total, tetapi berubah bentuk. Kini, rantai pasok global dominan dipengaruhi akan aliansi politik dan keamanan.
Esai ini akan menguraikan tiga mekanisme utama di balik transformasi tersebut, logika geoekonomi sebagai kerangka di mana negara menggunakan instrumen ekonomi untuk tujuan strategis, analisis perdagangan yang dipersenjatai (weaponization of trade), respons perusahaan hingga terbentuk friend-shoring, serta mendiskusikan rekonfigurasi rantai pasok global yang tengah berlangsung.
Geoekonomi
Selama lebih dari dua abad, konsep keunggulan komparatif masih menjadi landasan logika dalam memahami bagaimana perdagangan internasional bekerja. Teori ini pertama kali dijelaskan oleh ekonom David Ricardo pada 1817 dalam bukunya On the Principles of Political Economy and Taxation, bahwa perdagangan dunia berjalan mengikuti rumus yang sederhana, yakni setiap negara memproduksi apa yang paling murah dan efisien untuknya, lalu saling tukar. Logika ini kemudian menjadi fondasi globalisasi modern. Dengan kata lain, dunia percaya bahwa efisiensi ekonomi akan selalu menjadi acuan mutlak dalam perdagangan internasional.
Di sisi lain, kepercayaan itu mulai goyah seiring sederet peristiwa kerap memicu guncangan fondasi perdagangan globaldanmembentuk sebuah skenario yang menggeser logika efisiensi Ricardo. Perdagangan kini berlandaskan pada pertimbangkan keamanan dan aliansi politik. Brexit, eskalasi ketegangan dagang AS-China, ketegangan geopolitik Rusia dan Ukraina, konflik berkepanjangan di Timur Tengah secara kolektif meningkatkan risiko fragmentasi ekonomi global (Moro & Nispi Landi, 2025).
Selain data numerik WTO yang telah dipaparkan di awal, fenomena ini juga di konfirmasi oleh Direktur Jenderal WTO, Ngozi Okonjo-Iweala, yang mengakui bahwa meskipun secara umum perdagangan masih bertahan dari berbagai guncangan, “the global trading environment appears increasingly fragile, uncertain, and precarious.” Ia lanjut menambahkan, “looks fragile amid geopolitical tensions and unilateral measures,” (WTO, 2024).
Memahami pergeseran logika perdagangan ini sebetulnya membutuhkan bukti empiris yang melampaui data WTO tentang trade restrictions. Federal Reserve AS pada 2025 merilis bukti paling kuat tentang realokasi investasi yang didorong oleh pertimbangan geopolitik dan menunjukkan bukti kuat bahwa argumen ini bukan sekadar wacana. Dalam analisisnya terhadap foreign direct investment AS, Kallen (2025) mencatat bagaimana pangsa investasi AS ke China dan Hong Kong menurun drastis antara periode baseline 2014-2017 dibandingkan 2022-2023, sementara pangsake Meksiko dan India meningkat secara signifikan. Data ini mengonfirmasi bahwa motif keamanan (security-seeking) kini bersaing, bahkan dalam beberapa kasus “mengungguli” motif efisiensi tradisional yang selama ini mendasari teori keunggulan komparatif Ricardo.
Sumber: Kallen, Cody (2025). How is Geopolitical Fragmentation Reshaping U,S, Foreign Direct Investment?. FEDS Notes, Washington: Board of Governors of the Federal Reserve System, 2025 (diolah)
Lebih mendalam, Kallen menunjukkan bahwa pergeseran ini juga terjadi pada sektor advanced manufacturing. Pangsa investasi AS di sektor ini ke China menurun, sementara pangsake Meksiko, Inggris, dan negara-negara Eropa besar meningkat. Hal krusial yang ditangkap oleh penelitian ini adalah keputusan lokasi produksi tidak lagi semata-mata ditentukan oleh biaya terendah, melainkan oleh pertimbangan aliansi geopolitik dan mitigasi risiko (de-risking).
Catatan: Negara-negara Eropa utama yang digunakan dalam grafik ini adalah Jerman, Prancis, Italia, Spanyol, Belanda, Polandia, Swedia, Belgia, dan Austria, Negara-negara ekonomi Asia maju adalah Jepang, Korea Selatan, Taiwan, dan Singapura, Manufaktur maju dihitung dengan menjumlahkan industri-industri berikut: manufaktur produk komputer dan elektronik; manufaktur peralatan elektronik, peralatan rumah tangga, dan komponen; manufaktur mesin; manufaktur peralatan transportasi; dan manufaktur bahan kimia.
Sumber: Kallen, Cody (2025). How is Geopolitical Fragmentation Reshaping U,S, Foreign Direct Investment?. FEDS Notes, Washington: Board of Governors of the Federal Reserve System, 2025 (diolah)
Pergeseran logika perdagangan internasional yang mengarah pada security-driven bukanlah suatu fenomena yang groundbreaking. Pada tahun 1990, Edward Luttwak, seorang ilmuan politik, menerbitkan artikel di jurnal National Interest yang memperkenalkan gagasan geoekonomi. Masa itu, pasca perang dingin, Luttwak mengamati pergeseran persaingan antarnegara dari awalnya berlandaskan pada kekuatan militer (geopolitik) ke arah persaingan ekonomi, yang selanjutnya dikenal dengan istilah geoekonomi. Menurut Luttwak, negara-negara besar mulai menggantikan medan pertempuran dengan kebijakan perdagangan, investasi, dan teknologi untuk mencapai tujuan geopolitik mereka (Mallin dan Sidaway (2023), mengutip Luttwak 1990). Landasan ini menunjukkan bahwa realitanya logika perdagangan internasional tidak mungkin tergerak hanya berdasar pada teori keunggulan komparatif Ricardo. Perdagangan selalu terjadi dalam ruang politik yang sarat dengan kepentingan kekuasaan, keamanan, dan aliansi sehingga perdagangan global tidak akan bisa luput dari politik.
Weaponization of Trade
Jika Luttwak mendefinisikan apa itu geoekonomi, studi yang dilakukan oleh Farrell dan Newman (2019) dapat menjadi acuan untuk menjelaskan bagaimana geoekonomi bekerja dalam praktiknya. Weaponized interdependence yang digagas oleh mereka menjelaskan bahwa negara-negara yang menduduki posisi sentral dalam jaringan ekonomi global dapat memanfaatkan ketimpangan struktural tersebut sebagai alat koersi, suatu instrumen yang memungkinkan suatu negara “memaksa” negara lain mengubah kebijakan perdagangannya. Terdapat dua mekanisme utama dalam gagasan ini; pertama, negara sentral dapat mengumpulkan informasi intelijen ekonomi dari aliran data global; kedua, negara sentral dapat memblokir akses jaringan terhadap lawan-lawan politiknya (chokepoint effect).
Contoh paling relevan dalam menjelaskan mekanisme ini adalah sistem Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication (SWIFT). Jaringan pesan keuangan global yang digunakan bank di seluruh dunia untuk mengirim instruksi transfer antarnegara. Meskipun berbasis di Belgia, dominasi dolar AS sebagai mata uang cadangan dunia dan keberadaan pusat datanya di Amerika Serikat membuat sistem ini rentan terhadap intervensi politik AS. Dalam praktiknya, AS dan sekutunya dapat memutus akses bank-bank dari negara tertentu, seperti yang terjadi pada Iran (2012, 2017) dan Rusia (2022) (Westermeier et al., 2025). Pemutusan akses ini menciptakan chokepoint yang melumpuhkan kemampuan negara tersebut untuk melakukan transaksi ekspor-impor secara efektif karena perdagangan internasional hampir mustahil dilakukan tanpa jaringan SWIFT. Inilah yang dimaksud Farrell dan Newman sebagai chokepoint effect. Konsekuensinya, negara-negara seperti Rusia dan China kini berlomba mengembangkan sistem keuangan alternatif untuk mengurangi ketergantungan pada SWIFT (Westermeier et al., 2025).
Singkatnya, weaponized interdependence ini justru dapat menjadi sumber kerentanan ketika jaringan ekonomi global tumbuh asimetris ekstrem. Ketidakseimbangan struktural ini menciptakan relasi kuasa yang tidak setara, di mana negara-negara seperti AS atas SWIFT dan dollar dapat menggunakan ketergantungan negara lain sebagai senjata. Maka, faktor pendorong yang mendasari efisiensi perdagangan global dalam comparative advantage oleh Ricardo, sebenarnya tidak akan lepas dari politik dan keamanan, bahkan kini dasar itu berpotensi menjadi prioritas utama yang menggerakkan.
Fenomena yang teramati dalam investasi AS hanyalah bagian dari pola global yang lebih luas. Sebenarnya, jika dilihat dalam sudut pandang ideal, tanpa intervensi politik sekalipun, rantai pasok global tidak akan pernah merata karena perbedaan faktor geografi, sumber daya alam, skala ekonomi, dan infrastruktur. Namun, yang terjadi saat ini berbeda cerita, politik tidak hanya memperparah ketimpangan struktural, tetapi juga mengarahkan ulang aliran perdagangan, dari yang paling efisien ke yang paling aman secara geopolitik. Laporan Global Value Chain (GVC) Repositioning dalam OECD menunjukkan bahwa pada tahun 2024, hanya 10 ekonomi yang menyumbang 53,5% dari total nilai tambah domestik pada ekspor global, dengan China, Uni Eropa, dan Amerika Serikat sebagai pusat utama. Konsekuensinya, ketika terjadi guncangan di salah satu pusat ini, baik perang dagang, sanksi, atau pandemi, seluruh jaringan rantai pasok global terdampak. Maka, besar potensinya untuk perusahaan dan negara mulai melakukan pergantian kebijakan sebagai respon dalam melihat risiko geopolitik.
Kasus dan data di atas memperjelas gagasan Farrell dan Newman (2019) bahwa struktur jaringan ekonomi global yang demikian justru berpotensi menciptakan interdependensi ekonomi. Dengan Amerika Serikat dan beberapa negara lain sebagai central nodes justru menciptakan kerentanan yang dapat dieksploitasi untuk tujuan koersi. Dengan kata lain, kekuatan ini berpotensi menjadi “senjata” yang dipakai untuk memerangi negara yang berkonflik dengannya dan secara tidak langsung berdampak pula ada negara lain. Tercipta suatu vulnerability bagi negara tak terlibat konflik, terdesak untuk beradaptasi dan mengatur ulang kebijakannya.
Seperti temuan pada salah satu survei yang dilakukan oleh Capgemini Research Institute terhadap 1.400 eksekutif perusahaan besar di AS dan Eropa (2025) menemukan bahwa 82% perusahaan sudah mulai mengurangi ketergantungan pada China, dan 73% menjadikan friend-shoring sebagai strategi utama ke depan. Bahkan 59% dari mereka mengaku tetap melanjutkan relokasi meskipun biayanya lebih mahal. Dari sini, terdapat indikasi ketakutan akan perang dagang dan pemutusan akses pasokan. Dengan kata lain, perusahaan rela bayar lebih demi keamanan, sebuah inkonsistensi terhadap logika efisiensi Ricardo.
Jika ditinjau lebih dalam, Instrumen Koersi bukanlah satu-satunya instrumen yang menunjukkan praktik weaponization of trade. Berangkat dari laporan Moody’s (2025) dijabarkan gambaran komprehensif mengenai lanskap sanksi global yang sekaligus menunjukkan eskalasi signifikan beberapa tahun terakhir. Dari laporan ini, dikabarkan 26% dari 244 negara di dunia kini memiliki rezim sanksi otonom sebuah bukti bahwa sanksi telah menjadi instrumen kebijakan luar negeri yang paling umum untuk tujuan keamanan dan koersi. Selain itu, kontrol ekspor teknologi semakin diperketat, seperti yang dilakukan AS melalui perluasan definisi advanced-node integrated circuits (Wilson Sonsini, 2025). Invasi Rusia ke Ukraina juga memicu eskalasi sanksi besar-besaran seperti Uni Eropa meluncurkan empat sanksi baru sepanjang 2025 (Paket ke-16 hingga ke-19), bahkan memperluas jangkauannya ke entitas pihak ketiga di China yang memfasilitasi penghindaran sanksi (Council of the EU, 2025; European Commission, 2025). Konsekuensinya, AS sendiri kehilangan sekitar USD 40 miliar pendapatan tarif akibat pengalihan rute perdagangan (Bloomberg, 2026). Ini juga menjadi harga yang dibayar dari kebijakan tarifnya. Beberapa data ini lagi dan lagi mengonfirmasi ketika suatu negara menjadi central node dalam jaringan ekonomi global, seperti AS dalam sistem keuangan dan teknologi, negara tersebut memiliki kapasitas menggunakan posisinya sebagai alat koersi. Sanksi, kontrol ekspor, dan tarif bukan lagi sekadar instrumen kebijakan perdagangan, melainkan senjata geoekonomi.
Fenomena yang paling gamblang tentang bagaimana tarif memicu perubahan strategi rantai pasok adalah kasus pengalihan rute (rerouting) melalui Meksiko. Analisis data pengiriman tingkat kiriman oleh Altana, sebuah platform rantai pasok dan digunakan oleh U.S. Customs and Border Protection, mengungkapkan bahwa sekitar USD 300 miliar barang yang seharusnya dikenakan tarif Trump justru mencapai AS melalui Asia Tenggara dan Meksiko setiap tahunnya. Logikanya cukup sederhana. Ketika AS memberlakukan tarif tinggi pada impor langsung dari China, perusahaan mengambil jalur alternatif. Komponen dari China dikirim ke Vietnam, di mana tarifnya lebih rendah, untuk dirakit menjadi produk setengah jadi. Produk setengah jadi ini kemudian dikirim ke Meksiko. Di bawah ketentuan US-Mexico-Canada Agreement (USMCA), produk tersebut dapat memenuhi syarat untuk masuk ke AS bebas tarif jika telah mengalami substantial transformation. Altana memperkirakan bahwa transaksi mencurigakan yang konsisten dengan pengalihan rute pada 10 bulan pertama 2025 melonjak 76% dibandingkan periode yang sama tahun 2024, dari 100 juta menjadi 188,5 juta transaksi.
Kasus rerouting ini sangat menarik untuk dibahas, kebijakan tarif agresif AS pada hakikatnya adalah politisasi atau senjata perdagangan (weaponization of trade) yang bertujuan menekan China sekaligus memproteksi industri dalam negeri. Tetapi, terdapat taktik balasan yang justru berbalik merugikan AS ketika negara saingan menggunakan strategi pengalihan rute. Ini adalah medan pertempuran. Perusahaan merespons tidak dengan tunduk, tetapi dengan beradaptasi: mereka menggunakan kerumitan aturan asal-usul (rules of origin) dan perbedaan tarif antarnegara untuk menciptakan jalur-jalur baru yang menghindari senjata tarif. Kasus ini juga menunjukkan adanya aliansi yang selanjutnya dikenal dengan istilah friend-shoring.
Friend-Shoring hingga Rekonfigurasi Rantai Pasok Global
Salah satu respons terhadap meningkatnya risiko geopolitik dikenal dengan istilah friend-shoring Menurut laporan IMF (2023), friend-shoring didefinisikan sebagai “the relocation of supply chains to countries that are geopolitically aligned with the home country”. Istilah ini merujuk pada praktik memindahkan rantai pasok ke negara-negara yang memiliki aliansi geopolitik atau kedekatan nilai politik dengan negara asal perusahaan, sehingga bukan lagi ke negara dengan biaya produksi terendah. Dengan kata lain, friend-shoring adalah bentuk de-risking selektif. Singkatnya, perusahaan tetap terintegrasi secara global, tetapi hanya dengan temannya, bukan dengan lawan.
Perubahan perilaku perusahaan sebagai respons terhadap risiko geopolitik tidak lagi bersifat anekdotal. Deng, Wang, dan Xu (2025) mendokumentasikan secara sistematis bagaimana Apple, sebagai lead firm dalam rantai pasok elektronik global, memaksa pemasok utamanya, Goertek Inc., untuk memindahkan lini produksi dari China ke Vietnam. Keputusan ini diambil bukan karena Vietnam menawarkan biaya produksi yang lebih rendah, faktanya, ekosistem manufaktur China jauh lebih matang dan efisien. China memiliki keunggulan komparatif yang luar biasa, dari tenaga kerja terampil yang melimpah hingga rantai pasok yang terintegrasi dari hulu ke hilir. Data biaya produksi iPhone memperkuat fakta ini. Di China, biaya perakitan satu unit iPhone hanya sekitar USD 40, sementara jika dilakukan di AS bisa mencapai USD 200,perbedaan hingga 5 kali lipat (Leswing, 2025). Dengan upah per jam di China hanya USD 3,63, jauh di bawah upah minimum California yang mencapai USD 16,50 per jam, Apple dapat memproduksi lebih dari 200 juta iPhone per tahun melalui ekosistem yang terintegrasi di China.
Dengan kata lain, menurut logika keunggulan komparatif Ricardo (1817), China seharusnya tetap menjadi lokasi paling efisien. Namun, relokasi ke Vietnam tetap terjadi. Sebaliknya, relokasi ini didorong semata-mata oleh pertimbangan geopolitik, ketegangan AS-China yang berkepanjangan dan perang dagang di era Trump telah membuat Ketergantungan pada satu negara (China) kini dianggap sebagai risiko keamanan yang tidak bisa ditoleransi. Dengan kata lain, Apple menunjukkan logika baru dalam manajemen rantai pasok, yakni keamanan lebih penting daripada efisiensi (security-seeking behavior).
Studi ini mengungkapkan bagaimana struktur global value chains pada negara pusat konflik khsusunya, berubah secara fundamental. Goertek tidak sekadar mengikuti perintah Apple secara pasif. Dalam responsnya terhadap tekanan friend-shoring, Goertek melakukan dua strategi adaptasi sekaligus. Pertama, mereka melakukan diversifikasi pembeli (customer diversification) dengan mencari mitra baru di luar Apple untuk mengurangi ketergantungan berlebihan pada satu lead firm. Kedua, mereka merekonfigurasi jaringan produksi mereka dengan membangun kapasitas manufaktur baru di Vietnam, negara yang secara geopolitik tak ada konflik dengan AS ssekaligus tetap dekat dengan China. Fenomena ini menunjukkan bahwa struktur GVC tidak lagi ditentukan semata-mata oleh biaya produksi global, tetapi oleh aliansi geopolitik.
Studi kasus Apple-Goertek juga mengilustrasikan bagaimana perusahaan multinasional besar (lead firms) bertindak sebagai penggerak utama restrukturisasi rantai pasok global. Melalui kekuatan pembeli yang luar biasa (buyer power), Apple mampu memaksakan strategi friend-shoring kepada para pemasoknya, bahkan ketika strategi tersebut secara ekonomi merugikan pemasok tersebut dalam jangka pendek. Temuan ini konsisten dengan literatur tentang global value chain governance yang menunjukkan bahwa dalam rantai pasok yang dikendalikan oleh pembeli (buyer-driven value chains), keputusan lokasi produksi sering kali merupakan cerminan dari keputusan strategis lead firm, bukan kalkulasi biaya independen dari pemasok (Gereffi, 1994).
Dengan kata lain, friend-shoring adalah bentuk de-risking selektif di mana perusahaan pindah ke negara ‘teman’ tanpa harus pulang ke negara asal, sebuah bentuk globalisasi selektif dan berblok, bukan de-globalisasi total. Dunia tidak kembali ke era autarki, tetapi juga tidak kembali ke era perdagangan bebas tanpa batas. Sebaliknya, kita memasuki era di mana arus perdagangan mengikuti garis aliansi politik. Giammetti dan Wirkierman (2025) mengonfirmasi hal ini, “ketergantungan antarnegara melalui perdagangan input yang semula membawa efisiensi, kini dapat menjadi kendala dalam membangun resiliensi di bawah pergeseran perdagangan akibat geopolitik” . Singkatnya, globalisasi yang kita kenal telah berubah dan selama ketegangan geopolitik masih ada, perubahan ini cenderung tetap.
Jadi, inilah yang dimaksud dengan transformasi globalisasi, bahwa yang terjadi bukanlah kematian integrasi ekonomi global, melainkan rekonfigurasi, yaitu perubahan bentuk dan pola dari rantai pasok global. Logika perdagangannya bergeser, dari yang awalnya didasarkan pada efisiensi biaya (comparative advantage ala Ricardo), kini mulai ditentukan oleh aliansi geopolitik dan pertimbangan keamanan. Friend-shoring adalah wujud konkret dari rekonfigurasi ini, bahwa perusahaan tidak menarik diri dari globalisasi, tetapi mereka memilih ulang dengan siapa mereka terintegrasi. Mereka tetap berdagang, tapi hanya dengan teman, bukan dengan lawan’. Globalisasi tidak mati, ia berubah bentuk menjadi globalisasi yang selektif, bersyarat, dan terfragmentasi secara geopolitik.
Kesimpulan
Dengan penjelasan dan pemaparan data diatas, esai ini telah menunjukkan bahwa dunia tidak sedang menuju deglobalisasi. Sebaliknya, apa yang disaksikan sebenarnya adalah transformasi menuju globalisasi selektif, bersyarat, dan terfragmentasi secara geopolitik. Sebagaimana ditegaskan oleh Ernst & Young dalam Geostrategic Outlook 2026 mereka, ‘Globalisation isn’t ending, it’s being selectively redesigned‘ (EY, 2025, dikutip dalam Mint, 2025). Perdagangan global sebenarnya tidak lenyap, tapi terkondisikan oleh aliansi politik, keamanan nasional, dan pertimbangan resiliensi yang mengungguli efisiensi biaya. Dengan kata lain, logika comparative advantage Ricardo bukan satu-satunya motif, tetapi berjalan beriringan, dan seringkali tergeser logika security-seeking yang berasal dari ketegangan geoekonomi.
Lebih lanjut, friend-shoring memang pilihan yang rasional sebagai respons terhadap risiko geopolitik, tetapi memiliki harga ekonomi yang tidak bisa diabaikan. Dalam praktiknya, pertimbangan politik lebih diutamakan daripada pertimbangan ekonomi, efisiensi produksi dikorbankan demi keamanan rantai pasok. Akibatnya, fragmentasi perdagangan meningkat, biaya produksi global naik, dan konsumen pada akhirnya menanggung beban harga yang lebih tinggi. Dengan kata lain, perdagangan internasional tidak lagi netral, malah menjadi “medan pertempuran” geopolitik.
Referensi
Ricardo, D. (2010). On the principles of political economy and taxation. Project Gutenberg. (Original work published 1817). https://gutenberg.org/cache/epub/33310/pg33310-images
Moro, A., & Nispi Landi, V. (2025, January 2). FraNK: Fragmentation in the New Keynesian model. VoxEU/CEPR. https://cepr.org/voxeu/columns/frank-fragmentation-new-keynesian-model
Sepriadi, O., Myranika, A., Al Ghifari, S., Rais, R., & Budi, U. (2026). SAFEGUARD MEASURES SEBAGAI INSTRUMEN PERLINDUNGAN INDUSTRI NASIONAL DI ERA LIBERALISASI PERDAGANGAN. Berajah Journal, 6(2), 573-581. https://doi.org/10.31004/innovative.v4i3.10847
WTO. (2025). WTO trade monitoring update: Latest trends (mid-October 2024 to mid-May 2025). World Trade Organization. https://www.wto.org/english/news_e/news25_e/trdev_03jul25_e.pdf
Bello, W. (2002). Deglobalization: Ideas for a New World Economy. Zed Books.
Deng, Z., Wang, Y., & Xu, H. (2025). Supplier response to Apple’s friendshoring. Journal of Business Research, *200*, 115614. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2025.115614
Mallin, F., & Sidaway, J. D. (2023). Critical geoeconomics: A genealogy of writing politics, economy and space. Transactions of the Institute of British Geographers, 49(1), 1-16. https://doi.org/10.1111/tran.12600
Farrell, H., & Newman, A. L. (2019). Weaponized interdependence: How global economic networks shape state coercion. International Security, *44*(1), 42–79. https://doi.org/10.1162/isec_a_00351
Westermeier, C., Campbell-Verduyn, M., & Brandl, B. (Eds.). (2025). The Cambridge global handbook of financial infrastructure. Cambridge University Press. https://doi.org/10.1017/9781009428118
Kallen, Cody (2025). “How is Geopolitical Fragmentation Reshaping U.S. Foreign Direct Investment?,” FEDS Notes. Washington: Board of Governors of the Federal Reserve System, April 10, 2025, https://doi.org/10.17016/2380-7172.3764
OECD (2026), “Global value chain repositioning: Insights from the 2023-24 TiVA nowcasting exercise”, OECD Statistics Briefs, No. 2026/01, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/8c97068d-en.
Capgemini Research Institute. (2025). The resurgence of manufacturing: Reindustrialization strategies in Europe and the US – 2025 [Research report]. Capgemini. https://www.capgemini.com/insights/research-library/reindustrialization-of-europe-and-us-2025/
Wilson Sonsini. (2025, February 24). New BIS rule expands export controls and due diligence requirements for advanced computing integrated circuits. https://www.wsgr.com/en/insights/new-bis-rule-expands-export-controls-and-due-diligence-requirements-for-advanced-computing-integrated-circuits.html
Council of the European Union. (2025, October 23). *19th package of sanctions against Russia: EU targets Russian energy, third-country banks and crypto providers*. https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2025/10/23/19th-package-of-sanctions-against-russia-eu-targets-russian-energy-third-country-banks-and-crypto-providers/
Bloomberg News. (2026, April 26). Rerouted US imports avoiding Trump tariffs top $300 billion. BusinessMirror. https://businessmirror.com.ph/2026/04/26/rerouted-us-imports-avoiding-trump-tariffs-top-300-billion/
Engelke, M. F. (2025). The dog that does not bark – Weaponised interdependence and digital trade at the World Trade Organization. Review of International Political Economy, 32(4), 1669–1695. https://doi.org/10.1080/09692290.2025.2483371
Farrell, H., & Newman, A. L. (2019). Weaponized interdependence: How global economic networks shape state coercion. International Security, 44(1), 42–79.
Foucault, M. (2025). Weaponized interdependence: The return of economic geostrategy. Revue d’économie financière, 2025(4), 41-58. https://shs.cairn.info/journal-revue-deconomie-financiere-2025-4-page-41
Moody’s Analytics. (2025). Global sanctions landscape: Mapping sanctions regimes across 244 countries. RegTech Analyst. https://regtechanalyst.com/moodys-maps-global-sanctions-landscape-for-2025/
Deng, Z., Wang, Y., & Xu, H. (2025). Supplier response to Apple’s friendshoring. Journal of Business Research, *200*, 115614. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2025.115614