Penulis : Muhammad Rafly
Supervisor : Romual Panjohan Simbolon
Pendahuluan
Dalam beberapa tahun terakhir, ekonomi indonesia tumbuh sekitar 5% (BPS, 2025). Data yang sama menunjukkan bahwa di paruh kedua tahun 2025, pertumbuhan mencapai angka 5,12%. Salah satu penopangnya adalah konsumsi rumah tangga dengan pertumbuhan tahunan 4,97%. Kelas menengah menjadi kontributor utama dalam konsumsi rumah tangga, nilai konsumsi golongan ini mencapai 81,49% dari total konsumsi masyarakat (BPS, 2024). Namun, pada 2025, kelas menengah Indonesia kembali menyusut dari 47,9 juta menjadi 46,7 juta orang, sementara kelompok menuju kelas menengah justru meningkat menjadi 142 juta orang atau 50,4% populasi. Temuan ini menunjukkan adanya pergeseran struktur ekonomi rumah tangga ke kelompok yang lebih rentan dan belum sepenuhnya stabil secara finansial, yang mencerminkan fenomena penyusutan kelas menengah (middle class squeeze) serta meningkatnya tekanan ekonomi terhadap masyarakat (Yonatan, 2026).
Selain itu, penurunan populasi kelas menengah mempersempit kapasitas fiskal negara (Kennard, 2024) serta menghambat pencapaian target pertumbuhan ekonomi jangka menengah (Simamora, 2026). Dampak ini kian meluas pada kelesuan sektor properti hingga otomotif yang memicu penurunan investasi dan penyerapan tenaga kerja (Budhi, 2024). Oleh karena itu, fenomena ini menjadi ancaman struktural yang dapat menghambat stabilitas makroekonomi Indonesia secara jangka panjang
Sumber : Gambar 1. Data Penduduk Miskin Indonesia Tahun 2019 – 2024, Badan Pusat Statistik (2019 – 2024) (diolah).
Penurunan kemiskinan menjadi 9,03% pada 2024 menyembunyikan kerapuhan berupa penyusutan kelas menengah dari 21,45% ke 17,13%. Data menunjukkan anomali pada kelompok Menuju Kelas Menengah (AMC) membengkak hingga 137,5 juta jiwa, menandakan kemacetan “eskalator ekonomi”. Masalah utamanya adalah terjadinya migrasi ke bawah (downward mobility) yang membuat struktur ekonomi gemuk di tengah sangat rentan guncangan. Hal ini membuktikan bahwa lepas dari kemiskinan tidak menjamin stabilitas karena mayoritas penduduk terjepit di zona rentan tanpa bantalan ekonomi memadai.
Indonesia mengalami kemunduran jumlah penduduk kelas menengah secara drastis dalam periode lima tahun terakhir. Laporan Badan Pusat Statistik menunjukkan hilangnya 9,48 juta jiwa dari kategori ini, proporsinya merosot dari 21,45% menjadi 17,13% dari total populasi (BPS, 2024). Secara nominal, penyusutan ini setara dengan penurunan dari 57,33 juta orang pada 2019 menjadi hanya 47,85 juta orang pada 2024 (BPS, 2024).
Penyusutan ini tidak diikuti oleh peningkatan kelas atas, melainkan pergeseran ke bawah menuju kategori kelompok “menuju kelas menengah” (aspiring middle class) yang naik menjadi 137,5 juta jiwa (49,22%), serta kelompok rentan miskin yang melonjak dari 54,97 juta (2019) menjadi 67,69 juta jiwa (2024) (BPS, 2024). Klasifikasi ini didasarkan pada standar Bank Dunia, di mana kelas menengah didefinisikan sebagai kelompok dengan pengeluaran 3,5 hingga 17 kali garis kemiskinan? atau setara dengan rentang berikut (World Bank, 2020; BPS, 2024):
Rentang Pengeluaran : Rp2,04 juta – Rp9,90 juta per kapita/bulan
The Shrinking Middle Class di Indonesia dipicu oleh kombinasi scarring effect pascapandemi, tekanan biaya hidup, dan pergeseran struktur pasar tenaga kerja. Dampak pandemi yang merusak sektor UMKM memicu fenomena pengurasan tabungan (dissaving) demi bertahan hidup (World Bank, 2020), sementara kenaikan harga pangan dan energi memaksa rumah tangga merealokasi anggaran ke kebutuhan dasar (BPS, 2024). Secara struktural, stabilitas kelompok ini kian terancam oleh polarisasi lapangan kerja akibat otomatisasi dan offshoring yang menggerus pekerjaan berketerampilan menengah (Handoyo, 2024).
Dinamika ini menyebabkan stagnasi upah riil dan minimnya akses terhadap jaring pengaman sosial telah menempatkan kelas menengah dalam posisi ekonomi yang sangat terjepit. Fenomena mismatch pekerjaan di tengah inflasi (Handoyo, 2024), serta anomali kebijakan fiskal yang lebih memprioritaskan kelompok miskin membuat kelas menengah kehilangan penyangga finansial (LPEM FEB UI, 2024). Akibatnya, kelompok ini memiliki risiko tinggi untuk jatuh ke kategori rentan miskin (Listiyanto, 2024), yang pada akhirnya mengancam target pertumbuhan ekonomi serta stabilitas makroekonomi nasional jangka panjang (BPS, 2024).
Hal tersebut tidak hanya berdampak pada kesejahteraan masyarakat Indonesia, tetapi juga menimbulkan konsekuensi yang lebih luas terhadap kondisi ekonomi nasional. Berkurangnya pengeluaran konsumen berimplikasi pada perlambatan pertumbuhan ekonomi, sementara ketidakamanan finansial mendorong banyak kelas menengah perkotaan mengalami peningkatan utang dan penurunan tingkat tabungan. Kondisi ini turut memicu meningkatnya kriminalitas serta menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap stabilitas ekonomi.
Pembahasan
Perubahan struktur sosial ekonomi masyarakat Indonesia dapat dilihat dari dinamika jumlah penduduk kelas menengah dalam beberapa tahun terakhir. Grafik tersebut menunjukkan bahwa jumlah kelas menengah cenderung menurun, yang mengindikasikan adanya tekanan terhadap daya beli dan ketahanan ekonomi rumah tangga. Penurunan ini juga mencerminkan semakin besarnya kerentanan kelompok masyarakat yang sebelumnya berada pada posisi kelas menengah. Dalam konteks ini, penyusutan kelas menengah menjadi sinyal penting bahwa struktur sosial ekonomi Indonesia sedang mengalami perubahan yang cukup signifikan.
Sumber: Yonatan, A. Z. (2024). Penduduk kelas menengah Indonesia turun kelas. GoodStats.
Dari data tersebut dapat terlihat bahwa jumlah kelas menengah Indonesia menyusut signifikan dari 57,33 juta (2019) menjadi 47,85 juta jiwa (2024). Penurunan ini diikuti membengkaknya kelompok “menuju kelas menengah” ke angka 137,5 juta jiwa, menandakan sekitar 10 juta orang turun kelas akibat pandemi dan naiknya biaya hidup. Laporan Bank Dunia dan SMERU memperingatkan bahwa kelompok ini sangat rentan karena kurangnya tabungan atau bantalan ekonomi. Dengan demikian, kelompok ini membutuhkan jaring pengaman sosial untuk mencegah sehingga mereka tidak terus merosot ke garis kemiskinan.
Kajian ini mengadopsi standar metodologi Bank Dunia yang mengklasifikasikan kelas menengah berdasarkan rasio pengeluaran per kapita terhadap Garis Kemiskinan (GK). Perhitungan merujuk pada GK Maret 2024 sebesar Rp582.932 dengan koefisien pengali 3,5 hingga 17 kali lipat (World Bank, 2020). Berdasarkan pendekatan tersebut, batas bawah kelas menengah berada pada Rp2.040.262, sedangkan batas atas mencapai Rp9.909.844. Penetapan ambang batas ini bertujuan mengidentifikasi kelompok masyarakat yang memiliki ketahanan ekonomi serta kapasitas konsumsi dan investasi.
Rentang nilai tersebut menunjukkan bahwa batas bawah kelas menengah di Indonesia masih tergolong rentan terhadap guncangan ekonomi. Individu dengan pengeluaran sedikit di atas Rp2 juta telah masuk kategori kelas menengah, meskipun posisinya sangat dekat dengan kelompok aspiring middle class (BPS, 2024). Oleh karena itu, pendekatan empiris ini penting untuk memetakan efektivitas kebijakan perlindungan sosial dan fiskal secara lebih akurat. Standarisasi metodologi memungkinkan analisis dinamika mobilitas kelas menuju kelompok rentan dilakukan secara objektif dan minim bias (LPEM FEB UI, 2024).
Data diadaptasi dari Statistik Pengeluaran Konsumsi Penduduk Indonesia 2024, oleh Badan Pusat Statistik, 2019, 2024 (Diolah Penulis)
Hukum Engel menjelaskan pola pengeluaran rumah tangga di Indonesia, di mana proporsi pengeluaran pangan menurun seiring peningkatan pendapatan, sementara nominal pengeluaran pangan bisa meningkat untuk kualitas lebih baik. Fenomena ini menjadi indikator kesejahteraan, dengan kelompok Aspiring Middle Class (AMC) mengalokasikan >50% pendapatan untuk pangan sehingga rentan inflasi, sedangkan kelas menengah stabil hanya 30-40% (Jannah et al., 2021).
Perbedaan posisi pada kurva ini membedakan kelompok rentan atau Aspiring Middle Class (AMC) dengan kelas menengah yang stabil. Kelompok AMC di sisi kiri grafik menghabiskan lebih dari 50% pendapatan mereka hanya untuk makan, sehingga sangat rentan terhadap inflasi pangan. Sebaliknya, kelas menengah di sisi kanan hanya mengalokasikan 30-40% untuk pangan, sehingga memiliki sisa dana atau discretionary income. Dana sisa inilah yang menjadi motor penggerak sektor properti, otomotif, hingga pariwisata yang sangat vital bagi pertumbuhan ekonomi nasional (Jalow, 2021).
Fenomena “turun kelas” yang terjadi sepanjang periode 2019–2024 dapat divisualisasikan sebagai pergerakan masyarakat ke arah kiri pada kurva Engel. Saat jutaan orang berpindah dari kelas menengah menjadi AMC, porsi pendapatan yang terserap untuk kebutuhan pokok kembali membengkak secara signifikan. Hal ini mengakibatkan erosi daya beli pada sektor non-pangan karena anggaran untuk kebutuhan sekunder terpaksa dipangkas habis. Dampak riilnya terlihat jelas pada lesunya angka penjualan ritel dan pelemahan penetrasi pasar otomotif nasional secara masif (Jalow, 2022).
Kondisi ini semakin diperparah oleh fenomena “makan tabungan” atau dissaving (Mandiri Institute, 2026). Banyak rumah tangga terpaksa menguras simpanan demi mempertahankan tingkat konsumsi pangan di tengah stagnasi upah riil dan kenaikan harga energi. Penurunan kelas menengah ini bukan sekadar fluktuasi angka, melainkan sebuah kemunduran struktural yang sangat mengkhawatirkan bagi stabilitas ekonomi. Masyarakat yang beralih dari fase berkembang kembali ke fase bertahan hidup akan menghambat visi Indonesia menjadi negara maju.
Selain itu, data tersebut menunjukkan terjadinya degradasi kesejahteraan yang masif, di mana sebanyak 9,48 juta jiwa penduduk keluar dari kategori kelas menengah dalam lima tahun terakhir (BPS, 2024). Fenomena ini disebut sebagai downward mobility, yaitu perpindahan kelompok masyarakat dari kelas menengah ke kelompok ekonomi yang lebih rendah akibat tekanan ekonomi yang berkelanjutan (BPS, 2024). Pada 2019, kelas menengah tercatat sebesar 21,45% atau 57,33 juta jiwa, namun turun menjadi 17,13% atau 47,85 juta jiwa pada 2024 (BPS, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa penyusutan kelas menengah bukan sekadar perubahan statistik, melainkan sinyal melemahnya ketahanan ekonomi rumah tangga di Indonesia (BPS, 2024).
Penurunan ini secara langsung memperbesar populasi kelompok Aspiring Middle Class (Menuju Kelas Menengah) yang kini membengkak hingga 137,5 juta jiwa atau mencakup 49,22% dari total penduduk (BPS, 2024). Masalah utamanya adalah mayoritas kelas menengah Indonesia berada pada lower bound (batas bawah) yang sangat dekat dengan garis kerentanan. Hal ini menyebabkan mereka sangat sensitif terhadap guncangan ekonomi sekecil apa pun (Delta E), karena ketiadaan bantalan finansial (buffer) yang memadai untuk menahan kenaikan biaya hidup (LPEM FEB UI, 2024).Namun, apa yang menyebabkan fenomena the shrinking middle class terjadi? terjadinya penurunan kelas menengah di indonesia tidak terjadi begitu saja, banyak variabel yang bermain di dalamnya, salah satunya adalah scarring effect, istilah yang digunakan untuk menggambarkan dampak jangka panjang dari suatu krisis (Haryadi, 2023), dampak jangka panjang pandemi COVID-19 atau scarring effect yang mengubah struktur ketenagakerjaan. Banyak pekerja berpindah dari sektor formal ke sektor informal yang memiliki pendapatan tidak stabil dan minim perlindungan sosial. Selain itu, pekerja informal masih mendominasi hingga 59,17% pada 2024, lebih tinggi dibandingkan sebelum pandemi (BPS, 2024). Situasi ini membuat sebagian masyarakat sulit kembali pada tingkat pendapatan sebelumnya dan meningkatkan risiko turun kelas ekonomi (Haryadi, 2023).
Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Harga Konsumen dan Inflasi Bulanan Indonesia, 2006–2022.
Selain itu, kenaikan harga kebutuhan pokok dan energi turut menekan daya beli kelas menengah. Pertumbuhan upah riil yang cenderung lebih lambat dibanding inflasi menyebabkan pendapatan siap belanja semakin terbatas (LPEM FEB UI, 2024). Banyak rumah tangga akhirnya mengurangi konsumsi atau menggunakan tabungan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Tekanan biaya pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan perkotaan semakin mempersempit ruang finansial kelompok ini (Bank Indonesia, 2024).
Perubahan pasar kerja juga mempercepat penyusutan kelas menengah melalui polarisasi pekerjaan dan otomatisasi. Lapangan kerja dengan keterampilan menengah semakin berkurang, sementara pertumbuhan pekerjaan justru terjadi pada sektor berupah rendah atau pekerjaan berkeahlian tinggi (ILO, 2023). Ekonomi digital dan gig economy memang membuka peluang baru, tetapi seringkali bersifat tidak stabil dan tanpa jenjang karir yang jelas. Akibatnya, stabilitas pendapatan yang menjadi ciri utama kelas menengah semakin melemah (Handoyo, 2024).
Di sisi lain, kelas menengah menghadapi dilema fiskal karena menjadi kontributor pajak besar tetapi menerima manfaat perlindungan sosial yang terbatas. Banyak program bantuan pemerintah lebih difokuskan pada kelompok miskin sehingga kelas menengah harus menanggung biaya pendidikan, kesehatan, dan transportasi secara mandiri (LPEM FEB UI, 2024). Ketidakseimbangan antara beban ekonomi dan dukungan negara meningkatkan kerentanan mereka terhadap guncangan ekonomi kecil. Kondisi ini memperbesar risiko masyarakat kembali turun ke kelompok rentan (ADB, 2023).
Analisis mengenai deindustrialisasi dini dan fenomena “makan tabungan” mengonfirmasi bahwa kerapuhan kelas menengah Indonesia bersifat struktural, bukan sekadar siklikal. Guncangan ekonomi yang terus-menerus tanpa intervensi yang presisi berisiko mengubah penurunan sementara ini menjadi kemiskinan permanen bagi jutaan jiwa (Power, 2024). Oleh karena itu, diperlukan reorientasi kebijakan yang tidak hanya fokus pada pertumbuhan PDB makro, tetapi juga pada penguatan daya tahan rumah tangga secara mikro. Pendekatan ini sangat krusial untuk memastikan bahwa kelas menengah tetap menjadi mesin pertumbuhan ekonomi domestik yang stabil dan inklusif.
Kelompok Aspiring Middle Class (AMC) saat ini berada dalam posisi paling rentan karena ketiadaan jaring pengaman sosial yang memadai bagi mereka yang berada di atas garis kemiskinan (World Bank, 2020). Tanpa kebijakan fiskal dan perlindungan tenaga kerja yang mendukung, guncangan harga pangan dan energi akan terus mendorong kelompok ini kembali ke kategori rentan miskin secara masif. Pemerintah harus segera melakukan stabilisasi harga dan reformasi subsidi agar beban hidup tidak menggerus disposable income kelas menengah (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2024). Langkah ini menjadi kunci untuk menjaga momentum konsumsi rumah tangga nasional.
Untuk mencapai target 80% kelas menengah pada tahun 2045, Indonesia membutuhkan peta jalan yang mengintegrasikan perbaikan kualitas lapangan kerja dengan sistem perpajakan yang lebih adil. Transformasi menuju sektor formal dan padat karya berkualitas tinggi menjadi syarat mutlak untuk meningkatkan produktivitas nasional di kancah ekonomi global (Power, 2024). Rekomendasi kebijakan berikut disusun untuk mengatasi hambatan akses terhadap modal, pendidikan, dan kesehatan yang selama ini menghambat mobilitas vertikal masyarakat bawah. Berikut adalah tujuh pilar strategi komprehensif yang diusulkan untuk memperkuat basis kelas menengah Indonesia di masa depan.
Strategi Kebijakan Penguatan Kelas Menengah Indonesia
1. Menjaga Stabilitas Daya Beli dan Mengendalikan Volatilitas Harga
Pemerintah sebaiknya memperkuat cadangan pangan dan manajemen pasokan (contohnya, melalui Tim Pengendali Inflasi Pusat dan Daerah) untuk mengurangi gejolak harga bahan pokok. Selain itu, pemerintah perlu memperkuat cadangan pangan nasional serta mengatur harga komoditas esensial seperti beras dan minyak goreng guna menekan gejolak harga yang dapat menurunkan konsumsi rumah tangga (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2024). Subsidi energi dan listrik juga harus diarahkan lebih tepat sasaran untuk menopang daya beli kelas menengah bawah tanpa membebani fiskal secara berlebihan (World Bank, 2020). Perluasan bantuan sosial adaptif dan subsidi transportasi penting untuk memitigasi risiko guncangan ekonomi mendadak, terutama bagi kelompok aspiring middle class (World Bank, 2020). Selain itu, pemerintah juga perlu Integrasi data digital nasional seperti Dukcapil dan BPJS turut diperlukan agar distribusi bantuan menjadi lebih akurat dan efisien (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2024).
2. Reformasi Sistem Perpajakan dan Perlindungan Ekonomi Rumah tangga
Rekomendasi kedua adalah reformasi sistem perpajakan dan perlindungan ekonomi rumah tangga guna meningkatkan pendapatan bersih kelas menengah. Pemerintah dapat menerapkan insentif pajak melalui penyesuaian tarif PPh maupun peningkatan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk memperbesar ruang konsumsi dan tabungan masyarakat (Power, 2024). Kebijakan deduksi pajak untuk biaya pendidikan, kesehatan, dan asuransi juga perlu dipertimbangkan agar tekanan biaya hidup tidak mendorong penurunan status ekonomi rumah tangga (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2024). Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan kesehatan melalui BPJS perlu dilakukan dengan memperbaiki distribusi tenaga kesehatan, standar fasilitas, serta proses rujukan dan klaim, agar kelas menengah terhindar dari risiko kebangkrutan medis (World Bank, 2021). Kebijakan perlindungan ekonomi ini berperan dalam menjaga stabilitas finansial sekaligus meningkatkan rasa aman ekonomi masyarakat.
3. Mendorong Lapangan Kerja Produktif dan Pemberdayaan Sumber daya Manusia
Rekomendasi ketiga berfokus pada penciptaan lapangan kerja produktif melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia dan transformasi ekonomi nasional. Pemerintah perlu memperluas pendidikan berbasis skills dan program reskilling agar tenaga kerja mampu beradaptasi dengan digitalisasi serta memperoleh upah yang kompetitif (World Bank, 2020). Industrialisasi berbasis investasi asing di sektor manufaktur perlu didorong untuk menciptakan lapangan kerja formal dengan produktivitas tinggi (Power, 2024). Dukungan akses pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pelatihan ekspor berkelanjutan akan memperkuat peran UMKM dalam rantai nilai global (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia, 2024). Selain itu, UMKM merupakan kontributor utama dalam penyerapan tenaga kerja di Indonesia sehingga perlu diperkuat melalui akses pembiayaan yang murah, pelatihan manajemen usaha, dan integrasi dalam rantai nilai global (Hafni, 2025). Ditambah lagi, pemerataan pembangunan infrastruktur di luar pusat ekonomi utama menjadi strategi penting untuk mengurangi ketimpangan wilayah dan memperluas kesempatan kerja nasional (Power, 2024).
Kesimpulan
Penyusutan signifikan jumlah penduduk kelas menengah Indonesia dari 21,45% pada tahun 2019 menjadi 17,13% pada tahun 2024 mencerminkan kemunduran struktural yang mengancam stabilitas makroekonomi jangka panjang. Fenomena ini didorong oleh kombinasi scarring effect pascapandemi yang merusak pondasi sektor formal, eskalasi biaya hidup yang melampaui pertumbuhan upah riil, serta minimnya akses jaring pengaman sosial bagi kelompok aspiring middle class yang kini membengkak hingga 49,22% populasi. Dampak erosi daya beli ini tidak hanya mempersempit ruang fiskal melalui penurunan penerimaan pajak, tetapi juga menghambat visi Indonesia menjadi negara maju karena masyarakat terpaksa beralih kembali ke fase bertahan hidup (survival). Sebagai langkah strategis, pemerintah harus mengintegrasikan kebijakan stabilisasi harga pangan, insentif pajak yang tepat sasaran, serta transformasi menuju lapangan kerja formal berkualitas tinggi guna memperkuat resiliensi ekonomi dan mencapai target proporsi kelas menengah sebesar 80% pada tahun 2045.
References
Abul Muamar, & Abul Muamar. (2024, September 18). Menurunnya Jumlah Kelas Menengah dan Apa yang Perlu Dilakukan Green Network Asia – Indonesia. Green Network Asia – Indonesia. https://greennetwork.id/ikhtisar/menurunnya-jumlah-kelas-menengah-dan-apa-yang-perlu-dilakukan/
admin. (2025, November 4). Indonesia Economic Outlook 2026 – Kualitas Pertumbuhan 5% yang Suboptimal – Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat – Fakultas Ekonomi dan Bisnis – Universitas Indonesia. Lembaga Penyelidikan Ekonomi Dan Masyarakat – Fakultas Ekonomi Dan Bisnis – Universitas Indonesia. https://lpem.org/indonesia-economic-outlook-2026-kualitas-pertumbuhan-5-yang-suboptimal/
agungnoe. (2026, February 18). Jumlah Kelas Menengah RI Turun, Minimnya Ketersediaan Lapangan Pekerjaan – Universitas Gadjah Mada. Universitas Gadjah Mada. https://ugm.ac.id/id/berita/jumlah-kelas-menengah-ri-turun-minimnya-ketersediaan-lapangan-pekerjaan/
Aspirasi Indonesia: Memperluas Kelas Menengah. (n.d.). World Bank. https://www.worldbank.org/in/country/indonesia/publication/aspiring-indonesia-expanding-the-middle-class
Badan Pusat Statistik. (2 C.E., January). Indeks harga konsumen 90 kota (umum). https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTcwOSMy/indeks-harga-konsumen-90-kota–umum-.html
Badan Pusat Statistik. (2026, February 5). Persentase penduduk miskin September 2025 turun menjadi 8,25 persen. https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2026/02/05/2536/profil-kemiskinan.html
Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung. (2024). Kelas Menengah di Indonesia Sulit Kaya namun Rentan Miskin – Berita dan Siaran Pers. Bps.go.id; Badan Pusat Statistik Kabupaten Bandung. https://bandungkab.bps.go.id/id/news/2024/09/17/110/kelas-menengah-di-indonesia-sulit-kaya-namun-rentan-miskin-.html
Bank, A. D. (2023). Key Indicators for Asia and the Pacific 2023. In www.adb.org. Asian Development Bank. https://www.adb.org/publications/key-indicators-asia-and-pacific-2023
Group, W. bank. (30 C.E., January). Aspirasi Indonesia: Memperluas Kelas Menengah. World Bank. https://www.worldbank.org/in/country/indonesia/publication/aspiring-indonesia-expanding-the-middle-class
Haryadi, M. (2023, March 10). Dampak Scarring Effect pada Ekonomi Indonesia. Dampak Scaring Effect Pada Ekonomi Indonesia. https://www.scribd.com/document/644175851/Dampak-Scarring-Effect-Terhadap-Pertumbuhan-Ekonomi
Indonesia, B. P. S. (5 C.E., November). [Metode Baru] Pengeluaran per Kapita Disesuaikan – Tabel Statistik. Www.bps.go.id. https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/NDE2IzI=/-metode-baru–pengeluaran-per-kapita-disesuaikan.html
Kiki Safitri. (2025, June 10). Konferensi ILO, Menaker Janji Pemerintah Akan Buka Lapangan Kerja yang Merata. KOMPAS.com; Kompas.com. https://nasional.kompas.com/read/2025/06/10/11081071/konferensi-ilo-menaker-janji-pemerintah-akan-buka-lapangan-kerja-yang-merata
Media, K. C. (2025, March 30). Berita Nasional Peristiwa Terbaru Hari Ini. KOMPAS.com. https://nasional.kompas.com/
Nakajima, T. (2023). How does the middle class vanish? The importance of redistribution targets. Economic Analysis and Policy, 79, 560–568. https://doi.org/10.1016/j.eap.2023.06.033
Open Knowledge Repository. (2026). Worldbank.org. https://openknowledge.worldbank.org/entities/publication/3e038902-e00c-5e9c-8809-bb2224bb0cfc
The American Middle Class Has Shrunk Because Families Have Been Moving Up. (2025, August 27). Economist Writing Every Day. https://economistwritingeveryday.com/2025/08/27/the-american-middle-class-has-shrunk-because-families-have-been-moving-up/
The Shrinking Middle Class. (2026a). Google Books. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=-_f_quCSgNoC&oi=fnd&pg=PR1&dq=scarring+effect+the+shrinking+middle+class&ots=fnE9egdCkm&sig=shV4M0Dan9pKbxJ6uprWxzss3No&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
The Shrinking Middle Class. (2026b). Youtu.be. https://youtu.be/Xi6USMoORB0?si=FZ0tbqDrm8R6ggkP
The SMERU Research Institute. (2024). Smeru.or.id. https://smeru.or.id/
The World Bank’s Updated Global Poverty Lines: Indonesia. (2025). World Bank. https://www.worldbank.org/in/news/factsheet/2025/06/13/updated-global-poverty-lines-indonesia
Welcome To Zscaler Directory Authentication. (2026). Harianumum.com. https://harianumum.com/baca/riset-lpem-ui-dalam-5-tahun-jumlah-penduduk-kelas-menengah-turun-tinggal-52-juta-jiwa
Yonatan, A. Z. (2024a, September 12). Penduduk Kelas Menengah Indonesia Turun Kelas. GoodStats. https://goodstats.id/article/penduduk-kelas-menengah-indonesia-turun-kelas-sQjhB
Yonatan, A. Z. (2024b, September 12). Penduduk Kelas Menengah Indonesia Turun Kelas. GoodStats. https://goodstats.id/article/penduduk-kelas-menengah-indonesia-turun-kelas-sQjhB
Jannah, R., Elwamendri, & Saputra, A. (2021). Analisis alokasi pengeluaran rumah tangga petani karet di Kecamatan Bajubang Kabupaten Batanghari. Journal of Agribusiness and Local Wisdom (JALOW), 4(2), 98–101
Jalow, R. (2022). Analisis kondisi sosial ekonomi masyarakat (Bab 4). Dokumen tidak dipublikasikan.