Author: Dicky Agung Prasetyo
Pengantar
Pengumuman KPU telah resmi, hasil pemilihan menunjukkan persentase yang besar pada pasangan calon (paslon) nomor urut 2, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dibandingkan dengan dua paslon lainnya. Berbagai program kerja paslon nomor urut 2 akan dilaksanakan, salah satunya program makan siang gratis bagi ibu hamil dan anak-anak guna mencegah stunting dan gizi buruk. Hashim Djojohadikusumo, anggota Dewan Pengarah Tim Kampanye Paslon Nomor Urut 2, mengatakan bahwa program kerja ini akan memakan biaya hingga Rp450 triliun per tahunnya. Angka tersebut tentunya bukan angka yang kecil. Demi memenuhi angka perkiraan, pemerintah akan melakukan berbagai upaya—salah satunya ialah memangkas subsidi BBM.
Kenapa Subsidi BBM?
Penghapusan subsidi BBM dinilai ideal untuk kesehatan lingkungan dan alam. Dalam ranah global, negara-negara yang mensubsidi bahan bakar fosil menghasilkan sekitar 11,4 persen lebih banyak emisi daripada negara-negara yang tidak memberikan subsidi bahan bakar fosil atau negara-negara berpajak tinggi (Arzaghi et al., 2023). Emisi-emisi yang diakibatkan diantaranya adalah gas rumah kaca dan karbon dioksida. Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Bali pada 16 November 2022 menghasilkan kesepakatan untuk merasionalisasi bahkan menghapus subsidi energi fosil. Kesepakatan ini lahir atas dasar target program pembangunan berkelanjutan yang disusun oleh PBB, yaitu SDG poin ke-7 tentang keterjangkauan energi dan energi yang bersih.
Selain dari sisi kebersihan energi, subsidi energi fosil juga dinilai memberatkan keuangan negara. Pada tahun 2023, Indonesia mengalokasikan dana subsidi energi sebesar Rp159,6 triliun, Rp95,6 triliun untuk BBM dan LPG, serta Rp64 triliun untuk listrik. Sebuah penurunan yang signifikan dari tahun sebelumnya yaitu 2022 ketika angka subsidi energi mencapai Rp209 triliun, Rp149,4 triliun untuk BBM dan LPG, serta Rp59,6 triliun untuk listrik. Meski mengalami penurunan, angka subsidi energi memiliki pola yang sama, yaitu angka terbesar untuk subsidi BBM dan LPG. Terlebih lagi, BBM subsidi diperuntukkan untuk masyarakat menengah ke bawah. Eddy Soeparno, pimpinan Komisi VII DPR RI, mengatakan bahwa 80 persen penerimanya adalah masyarakat bergolongan mampu dan sektor industri. Dengan begitu, subsidi BBM dinilai salah sasaran.
Konsumsi Energi Fosil Masyarakat
Grafik 1. Konsumsi BBM dan Produksi Minyak Mentah Indonesia
Sumber: Handbook of Energy & Economic Statistics of Indonesia 2021
Pada grafik 1, konsumsi BBM dengan produksi minyak mentah Indonesia dari tahun 2011 hingga 2021 bersifat fluktuatif. Walau keduanya masih bersifat naik turun, produksi minyak mentah Indonesia masih kurang mampu memenuhi kebutuhan konsumsinya. Pada tahun 2021, Indonesia memproduksi minyak mentah sebanyak 240,37 juta barel, sementara tingkat konsumsi BBM mencapai 430 juta barel. Selisih angka yang sangat besar ini menjadi indikasi bahwa masyarakat Indonesia masih kekurangan persediaan minyak mentah. Hal ini menjadikan harga BBM suatu hal yang signifikan dalam kehidupan masyarakat, terutama masyarakat kurang mampu.
Akibat Subsidi BBM yang Dikurangi
Beberapa ekonom berpendapat perihal pengurangan subsidi BBM akan membawa dampak negatif, tetapi tidak sedikit juga yang berpendapat sebaliknya– bahwa pengurangan subsidi BBM akan memberi kesempatan bagi keuangan negara untuk alokasi yang lebih efektif. Piter A Redjalam, Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, berpendapat bahwa subsidi BBM memiliki pengaruh signifikan terhadap keuangan dan perekonomian, terutama untuk perlindungan kelompok kurang mampu.
Di satu sisi, pengurangan bahkan hingga penghilangan subsidi BBM akan berimbas pada penurunan daya beli masyarakat yang dapat meningkatkan inflasi serta melambatkan pertumbuhan ekonomi. Hubungan daya beli masyarakat dengan harga BBM sangatlah erat. BBM yang tersubsidi harganya akan jauh lebih murah, dengan begitu, masyarakat bisa menggunakan uangnya untuk kebutuhan yang lain. Jika subsidi BBM ditiadakan, harganya akan lebih tinggi dari sekarang dan berimbas pada meningkatnya harga-harga bahan konsumsi pokok serta biaya transportasi.
Subsidi seharusnya menjadi bantuan bagi orang-orang kurang mampu. Faktanya, subsidi BBM lebih memudahkan masyarakat kaum mampu dan sektor industri. Andrinof Chaniago, Menteri Perencanaan Pembangunan Negara periode sebelumnya, berpendapat bahwa dengan memangkas subsidi BBM, pemerintah akan mencapai swasembada pangan. Selain itu, dana peralihan subsidi akan digunakan untuk mempercepat pembangunan pembangkit listrik dan jalan. Pengurangan subsidi BBM juga menyebabkan sebagian masyarakat beralih ke BBM non-subsidi ataupun kendaraan umum yang menjadi perkembangan positif bagi lingkungan hidup dengan berkurangnya pencemaran udara.
Riwayat Peningkatan Harga BBM Bersubsidi
Grafik 2. Peningkatan Harga BBM Subsidi per Liter
Sumber: Kompas
Selama 2013 hingga 2023, harga BBM bersifat fluktuatif, namun cenderung naik. Terlihat pada grafik 2, pada tahun 2022, lonjakan harga terjadi hingga Rp10.000 dari sebelumnya Rp7.650 per liter karena anggaran subsidi energi yang meningkat tiga kali lipat. Terjadinya lonjakan harga BBM pada tahun 2022 juga merupakan efek secara tidak langsung dari perang Ukraina-Rusia yang mengakibatkan meningkatnya harga minyak mentah.
Kenaikan harga BBM bersubsidi adalah hal yang tidak terhindarkan. Kenaikan harga BBM subsidi disebabkan oleh banyak hal, salah satunya adalah pengurangan subsidi secara langsung. Pengurangan subsidi secara langsung ini tidak mengurangi bantuan begitu saja, melainkan mengalihkan bantuan ke dalam bentuk lain. Seperti yang dilakukan pemerintah pada tahun 2022, seiring melonjaknya harga BBM subsidi, pemerintah menyalurkan bantuan melalui 3 jenis bantuan sosial seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Subsidi Upah (BSU), dan bantuan angkutan umum. Meski harga BBM melonjak begitu tinggi pada tahun 2022, pemerintah telah berupaya menjaga harga BBM dengan cara melipatgandakan anggaran 3 kali lipat dari Rp152 triliun menjadi Rp502 triliun.
Subsidi Tidak Tepat Sasaran
Grafik 3. Pandangan Warga Soal Ketidaktepatan Sasaran Subsidi BBM
Sumber: Survei Indikator Politik Indonesia
Melalui survei Indikator Politik Indonesia yang dipublikasi oleh Databoks, kebanyakan masyarakat menilai bahwa subsidi BBM tidak tepat sasaran. Pada grafik 3, sebesar 53,3% responden setuju bahwa subsidi BBM tidak sesuai dengan target awalnya, yaitu untuk membantu kalangan kurang mampu. Hasil survei itu juga menunjukkan bahwa 90,4% masyarakat Indonesia menggunakan Pertalite, jenis BBM yang disubsidi pemerintah.
Data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) BPS memperlihatkan total alokasi anggaran subsidi Pertalite, yaitu sebesar Rp93,5 triliun yang dianggarkan melalui APBN. Dari Rp93,5 triliun, Rp80,4 triliun dimanfaatkan oleh rumah tangga dan sisanya dimanfaatkan oleh pengusaha. Namun, dari jumlah yang dinikmati oleh rumah tangga, 80% merupakan rumah tangga mampu secara ekonomi.
Subsidi berjumlah besar yang tidak tepat sasaran inilah yang harus dikaji dan dievaluasi ulang. Jika pemerintah berniat untuk melanjutkan subsidi BBM, regulasi atau pengawasan yang lebih ketat harus dilakukan agar subsidi menjadi tepat sasaran dan efektif. Jika subsidi ini terus salah sasaran, masyarakat akan terbiasa konsumtif menggunakan BBM serta pencemaran udara akan terus terjadi. Jika memang pemerintah belum memiliki sistem yang kuat untuk melakukan pengawasan ekstra terhadap penerima subsidi BBM, pemberhentian atau pengurangan dapat menjadi pilihan yang dipertimbangkan.
Tidak Bisa Diberhentikan 100%?
Dengan prediksi gencarnya kendaraan elektrik dan Indonesia yang kaya akan sumber daya nikel, serta berbagai alasan mengapa subsidi BBM perlu dipertimbangkan lagi, Indonesia ternyata masih belum bisa bebas dari penganggaran subsidi BBM. Masyarakat Indonesia yang sudah terlanjur bergantung kepada BBM akan secara langsung terdampak jika subsidi dihentikan. Padahal, Indonesia belum memiliki regulasi dan aturan untuk mencari alternatif solusi untuk masyarakat yang terdampak jika subsidi BBM dihentikan. Pilihan tentang alternatif kendaraan saat ini hanya mampu dijangkau oleh orang-orang mampu dan kaya dengan mengganti mobil berbahan bakar minyak ke bahan bakar listrik. Tidak hanya orang-orang mampu, petani dan nelayan juga memiliki pilihan untuk beralih ke energi yang lebih bersih seperti traktor atau perahu bertenaga listrik/surya. Namun, proses menuju energi bersih tentu akan memakan waktu dan biaya pengembangan yang tidak sedikit. Di sisi lain, mayoritas masyarakat yang terdampak belum memiliki alternatif pengganti yang jelas dari kendaraan berbahan bakar minyak, selain dari angkutan umum yang belum memenuhi jumlah armada yang ideal secara merata.
Negara Tanpa Subsidi BBM: Filipina
di Filipina, pemerintahnya tidak semerta-merta menghapus subsidi BBM. Pada tahun 1990, mereka mereformasi sektor energi dengan tujuan untuk memperkenalkan persaingan di pasar energi, mengurangi beban fiskal, serta menarik partisipasi sektor swasta. Reformasi ini menghasilkan umpan balik yang positif terbukti dengan banyaknya pemain independen baru yang masuk ke pasar. Meski terjadi peningkatan pesaing di pasar minyak, komite peninjau independen yang dibentuk oleh departemen energi tidak menemukan adanya penetapan harga yang berlebihan ataupun keuntungan berlebih yang diterima sebagian perusahaan.
Dalam deregulasi ini, harga minyak lokal memiliki hubungan positif yang lebih besar dari harga minyak dunia; ketika harga minyak global mengalami fluktuasi, harga minyak lokal Filipina mengalami fluktuasi yang signifikan. Meski begitu, perbandingan antara harga minyak lokal dengan harga minyak dunia cenderung stabil. Harga minyak dan bahan bakar di Filipina ditentukan oleh pasar dengan intervensi pemerintah seperti memberlakukan PPN kepada semua produk minyak mulai dari diesel, bahan bakar bunker, kerosin, dan LPG. Selain PPN, pemerintah Filipina juga menerapkan pajak eksais selain dari produk-produk minyak yang sudah disebutkan. Pendapatan dari pajak eksais ini digunakan untuk menstabilkan harga produk minyak agar tetap berada di jangkauan masyarakat umum.
Grafik 4. Efisiensi Energi Filipina
Sumber: World Bank
Dari tahun 2000 hingga 2009, ketika diberlakukan kebijakan deregulasi, penggunaan energi per kapita dengan PDB per unit energi yang terpakai menunjukkan hasil yang bertolak belakang. Penggunaan energi per kapita kerap menurun, tetapi PDB per kapita dari penggunaan energi konstan meningkat. Grafik 4 mengindikasikan adanya peningkatan efisiensi penggunaan energi dengan penerimaan PDB per unit.
Penerapan deregulasi subsidi BBM di Filipina menghasilkan hasil yang positif. Filipina dan Indonesia tidaklah jauh berbeda dari segi ekonomi terutama pada sektor energi dan bahan bakar minyak, salah satunya adalah pemerintah yang masih memiliki peran mengintervensi pasar untuk melakukan stabilitas harga meski implementasi dan bentuk pasarnya berbeda. Kebijakan Filipina dalam meregulasi ulang subsidi BBM mungkin akan bisa diterapkan di Indonesia sebagai pengumpulan anggaran program makan siang gratis. Dalam kajian Faisal Basri, ekonom Universitas Indonesia (UI), pengalihan subsidi BBM ke program perlindungan sosial merupakan langkah realistis pemerintah sebagai redistribusi. Namun dalam praktiknya, pengadaan program makan siang gratis memiliki banyak resiko.
Resiko Program Makan Siang Gratis
Meski memiliki tujuan yang baik, yakni untuk menyiapkan generasi emas 2045, program makan siang gratis memiliki banyak potensi kecurangan. Pihak yang paling diuntungkan bukanlah penerimanya, melainkan vendor yang menyediakan makanan tersebut. Vendor makanan inilah salah satu pihak yang berpotensi untuk melakukan kecurangan dalam rangka mencari keuntungan lebih.
Grafik 5. Persentase Populasi Obesitas Remaja Amerika Serikat
Sumber: CDC
Contoh kasus yang ada di Amerika Serikat, negara yang telah menerapkan program makan siang gratis sejak lama, yaitu kualitas makanan yang diterima murid-murid semakin menurun. Sekolah-sekolah di Amerika Serikat awalnya menyediakan menu makan siang gratis berupa scratch cooking. Scratch cooking adalah makanan-makanan segar yang langsung dimasak di sekolah. Seiring meningkatnya murid-murid yang menerima makan siang gratis, kualitas menu makanan menurun hingga yang disediakan adalah makanan olahan seperti kentang goreng sebagai pengganti sayuran agar anggaran tidak meroket. Hal tersebut tidak hanya dilakukan oleh pihak vendor, tetapi juga pemerintah dengan mengubah status makanan tertentu yang berbahan dasar sayur menjadi sayuran.
Peristiwa ini membahayakan kesehatan murid-murid di sekolah karena konsumsi makanan olahan secara konstan dapat meningkatkan berbagai resiko penyakit. Berbagai penyakit berawal dari pola makan dan gizi yang tidak seimbang yang pada akhirnya akan menimbulkan masalah kesehatan seperti obesitas. Pada grafik 5, terlihat peningkatan penderita obesitas yang signifikan pada remaja umur 12-19 tahun di Amerika Serikat.
Jika nantinya program makan siang gratis akan dilaksanakan di Indonesia, maka Indonesia memerlukan sebuah badan pengawas yang bertugas mengawasi secara ketat keuangan dan kualitas pengadaan makanan yang diberikan. Tujuan program makan siang gratis di Indonesia adalah untuk mengurangi angka kurang gizi dan stunting. Jika dalam praktiknya tidak terawasi dengan baik, maka anggaran yang disiapkan sebesar Rp500 triliun yang didapatkan dari berbagai pemotongan subsidi, salah satunya subsidi BBM, akan membuka peluang praktik kecurangan bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Kesimpulan
Program makan siang gratis dengan anggaran sebesar Rp450 triliun bertujuan menurunkan tingkat gizi buruk dan stunting pada anak-anak menuai pro kontra terkait dari anggaran yang rencananya akan diambil dari regulasi ulang subsidi BBM. Subsidi BBM dinilai menyebabkan anggaran belanja pemerintah menjadi boros dan memiliki dampak negatif pada kesehatan lingkungan. Seperti apa yang telah dilakukan Filipina pada tahun 1990 dalam regulasi ulang energi, pasar bahan bakar terbuka memiliki dampak yang positif untuk efisiensi dengan penentuan harga yang dilakukan oleh pasar bersamaan dengan intervensi pemerintah. Namun, regulasi ulang subsidi BBM akan berdampak negatif terutama bagi masyarakat kalangan menengah ke bawah karena kondisi sosial ekonomi Indonesia yang sangat bergantung kepada bahan bakar fosil. Selain itu, program makan siang gratis masih memerlukan kejelasan dalam prosedur dan sistem pelaksanaannya karena program yang bernilai lebih dari pembangunan IKN ini memiliki berbagai potensi untuk menjadi ladang keuntungan beberapa pihak saja. Amerika Serikat yang telah lama menerapkan program serupa melaporkan potensi masalah yang bermunculan seperti meningkatnya obesitas akibat anggaran yang tidak mencukupi serta berkurangnya kualitas kesehatan pelajar secara menyeluruh. Berbagai resiko dan urgensi yang muncul adalah tanda bahwa pengawasan finansial dan kualitas makanan memainkan peran penting untuk mencapai tujuan awal program kerja ini.
DAFTAR PUSTAKA
Arzaghi, Mohammad & Squalli, Jay. “The environmental impact of fossil fuel subsidy policies”. Energy Economics. Vol. 126. (2023).
Badan Pusat Statistik. “Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional 2021”. Profil Migran. (2022)
CIOCOIU, Carmen Nadia. “Integrating Digital Economy and Green Economy: Opportunities For Sustainable Development”. Theoretical and Empirical Researches in Urban Management. Vol. 6. No. 1 (2011). Hlm. 33-43
Fryar, Cheryl D., Carroll, Margaret D., & Ogden, Cynthia L. “Prevalence of Overweight and Obesity Among Children and Adolescents: United States, 1963–1965 Through 2011–2012 ”. Division of Health and Nutrition Examination Surveys, NCHS. (2014)
Harmono, Wahyu. “DAMPAK KEBIJAKAN PENGALIHAN SUBSIDI BBM DI TENGAH KRISIS MULTINASIONAL TERHADAP INFLASI DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI INDONESIA”. Jurnal Ekonomi Kreatif dan Manajemen Bisnis Digital. Vol. 1. No. 2 (2022). Hlm. 327-333
Hasan, Julian Muhammad. “DAMPAK PENCABUTAN SUBSIDI BBM BAGI KEUANGAN NEGARA INDONESIA DALAM PERSPEKTIF GOOD GOVERNANCE”. Jurnal Renaissance. Vol. 6. No. 2 (2021). Hlm. 300-309
Mendoza, Maria Nimfa. “Lessons Learned: Fossil Fuel Subsidies and Energy Sector Reform in the Philippines”. GSI Report, IISD. 24 Maret 2014
Annur, Cindy Mutia. (2022, 13 September). Publik Nilai Subsidi BBM Tidak Tepat Sasaran, Ini Hasil Surveinya. Katadata Media Network: Databoks.
Anonym. (2023, 28 Juni). Ini 7 Negara Tetangga Kita yang Berani Tak Beri Subsidi BBM. Detik: Finance.
Anonym. (2022, 23 Agustus). Pentingnya Subsidi BBM dan Upaya Pemerintah Menanggungnya. tempo.co: Nasional.
Anonym. (2022, 6 September). Harga BBM subsidi naik, ekonom: ‘Kebijakan yang salah sasaran dan cari gampangnya saja’. BBC.
Dahuri, Deri. (2022, 5 September). Pengurangan Subsidi BBM Harus Dialihkan Bantu Masyarakat Miskin. Media Indonesia.
Idris, Muhammad. (2023, 22 Desember). Biaya Makan Siang Gratis Prabowo-Gibran Setahun Rp 450 Triliun, Nyaris Setara Bangun IKN. Kompas: Money.
Javier, Faisal. (2022, 9 September). Berapa Konsumsi BBM dan Produksi Minyak Mentah Indonesia Setiap Tahun?. tempo.co: bisnis.
Jazuli, Muhammad Rosyid. (2021, 25 November). Opini: Perjalanan Reformasi Subsidi BBM. ekonomi.bisnis.
Kamil, Irfan dan Rastika, Icha. (2022, 4 September). Kenaikan Harga BBM, Pengalihan Subsidi Jadi Bansos, dan Rencana Buruh Demo Besar-besaran. kompas.com.
Kemenkeu. (2022, 19 September). Untuk Melindungi Masyarakat Miskin dan Rentan Miskin, Pemerintah Alokasikan Dana BLT BBM Rp24,17 Triliun. Kementerian Keuangan.
Masitoh, Siti. (2023, 24 Januari). Anggaran Subsidi dan Kompensasi BBM Tahun 2023 Sebesar Rp 339,6 Triliun. Kontan.
Melani, Agustina. (2014, 30 April). Hapus Subsidi BBM, RI Perlu Contoh Filipina. Bisnis Liputan6.
Muhamad, Nabilah. (2024, 17 Januari). Subsidi Energi 2023 Capai Rp159 Triliun, Terbesar untuk BBM dan LPG. Katadata Media Network: Databoks.
Muliawati, Firda Dwi. (2022, 22 November). RI Gak Bisa Langsung Hapus Subsidi BBM, Ini Alasannya. CNBC Indonesia.
Nurjani, Aris dan Kurniawan, Didi. (2024, 6 Maret). Begini Kata Ekonom Soal Dampak Pangkas Subsidi BBM akibat Program Makan Siang Gratis yang Diusung Prabowo-Gibran. VOI.
Pratama, Wibi Pangestu. (2024, 16 Februari). Bocoran Pertama Kebijakan Prabowo: Potong Subsidi BBM Demi Makan Siang Gratis. Ekonomi Bisnis.
Putra, Dwi Aditya. (2022, 18 November). G20 Sepakat Hapus Subsidi BBM, Bagaimana Implementasinya di RI?. tirto.id.
Putra, Dwi Aditya. (2022, 5 September). Meski Harga BBM Naik, Subsidi Energi Tetap Melonjak Pada 2022. tirto.id.
Rahayu, Riri. (2024, 18 Februari). Ramai Subsidi BBM Dipangkas untuk Makan Siang Gratis, Begini Penjelasan Lengkap TKN Prabowo-Gibran. tempo.co: Bisnis.
Santia, Tiara. (2024, 6 Maret). Program Makan Siang Pangkas Subsidi BBM, Apa Dampaknya?. Liputan6.
Silaban, Martha Wartha. (2022, 28 Agustus). DPR: Subsidi BBM Tidak Tepat Sasaran, Banyak Dinikmati Orang Mampu. tempo.co: Bisnis.
Syaharani, Mela. (2024, 21 Februari). Utak-Atik Subsidi BBM demi Makan Siang Gratis, Inflasi Mengintai. Katadata Media Network: Databoks.
Ministry of Energy and Mineral Resources. “Handbook of Energy & Economic Statistics of Indonesia 2021”. Ministry of Energy and Mineral Resources Republic of Indonesia. (2022)
